Pemerintah siapkan subsidi Rp3,1 triliun untuk peserta BPJS

Pemerintah berada di garda terdepan untuk melindungi masyarakat yang tidak mampu mendapatkan pelayanan kesehatan dari negara. Pengelolaan dana BPJS tahun 2020 akan jauh lebih baik dibandingkan tahun 2019
Jakarta (ANTARA) – Pemerintah menyiapkan subsidi sebesar Rp3,1 triliun untuk peserta dua skema yang ditawarkan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, kata Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Askolani.

Subsidi tersebut akan diberikan kepada peserta BPJS Kesehatan dengan skema bukan penerima upah (PBPU) dan bukan pegawai (BP), tambahnya.

“Pemerintah sudah berkomitmen dan masuk dalam anggaran (subsidi) 2020 senilai Rp3,1 triliun,” kata Askolani dalam diskusi daring, Kamis di Jakarta.

Askolani mengatakan, Peraturan Pemerintah (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan mengatur bahwa iuran pelayanan golongan ketiga bagi penerima bukan penerima upah (PBPU) dan bukan pegawai (BP) skema telah meningkat menjadi Rp42.000, dan akan berlaku pada bulan Juli tahun ini. Namun, peserta skema hanya diwajibkan membayar Rp25.500, dan selebihnya disubsidi.

Askolani mengatakan, subsidi tersebut diberikan setelah pemerintah mempertimbangkan dan menyesuaikan dengan kondisi terkini pascapandemi COVID-19.

Tidak hanya itu, dalam Perpres 64/2020, pemerintah pusat dan daerah akan memberikan subsidi iuran tahun depan kepada peserta sebesar Rp7.000, kata Askolani.

Alhasil, peserta hanya perlu merogoh kocek sebesar Rp35.000. Askolani menegaskan, kebijakan tersebut akan memajukan kesejahteraan bersama dengan menjaga kelangsungan program jaminan kesehatan nasional (JKN) Indonesia dalam jangka pendek dan jangka panjang serta meningkatkan pelayanan, untuk selengkapnya di Bacadenk.

“Pemerintah berada di garda terdepan untuk melindungi masyarakat yang tidak mampu mendapatkan pelayanan kesehatan dari negara. Pengelolaan pembiayaan BPJS pada tahun 2020 akan jauh lebih baik dibandingkan tahun 2019,” ungkapnya.

Sementara itu, kata dia, partisipasi masyarakat dalam program JKN akan dilakukan melalui satu pintu, di bawah kewenangan pemerintah pusat, iuran penerima bantuan iuran (PBI) akan ditanggung oleh pemerintah pusat. Iuran yang dibebankan BPJS Kesehatan bagi peserta skema bukan penerima upah (PBPU) dan bukan pegawai (BP) golongan II ditetapkan sebesar Rp100.000, dan peserta golongan I sebesar Rp150.000 yang berlaku efektif mulai Juli. , 2020, sebagaimana tercantum dalam Perpres 64/2020. (INE)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *